Penyusunan APBK Bireuen Dinilai Belum Menyentuh Rakyat

Bireuen - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRK Bireuen menilai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,8 triliun belum berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya sektor pertanian, perikanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Surya Dharma didampingi Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka atau yang akrab disapa Abi Nanda, dalam konferensi pers bersama wartawan di Meuligoe Residence Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Bireuen, Kamis (21/5/2026).

Menurut Surya Dharma, salah satu sektor yang belum mendapat perhatian maksimal dalam APBK 2026 adalah bidang pertanian. Ia menyebut banyak saluran irigasi, saluran cacing, serta areal persawahan yang rusak akibat banjir hingga kini belum tertangani secara optimal.

"Karena tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah, penanganannya tidak maksimal. Sampai sekarang petani belum bisa bercocok tanam," ujar Surya Dharma.

Selain pertanian, Fraksi PKB juga menilai sektor perikanan belum memperoleh perhatian memadai dalam penyusunan APBK Bireuen 2026. Bahkan, sektor pemberdayaan masyarakat disebut tidak mendapatkan alokasi anggaran sama sekali.

Surya Dharma juga mengaku Fraksi PKB tidak dilibatkan dalam proses pembahasan APBK 2026. Ia menjelaskan, saat pembahasan anggaran berlangsung dirinya sedang berada di Langsa dan meminta tim Badan Anggaran (Banggar) terlebih dahulu memanggil dinas atau SKPK guna membahas kebutuhan masing-masing instansi sambil menunggu dirinya kembali. Namun, usulan tersebut disebut tidak direspons.

"Akhirnya saya tidak mau menandatangani lembar pengesahan APBK Bireuen. APBK 2026 tetap disahkan tanpa tanda tangan saya," ujarnya.

Sementara itu, Abi Nanda juga menyampaikan keprihatinan terhadap penyusunan APBK yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat luas. Ia turut menyoroti lambatnya penanganan bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Menurutnya, masih banyak hak korban banjir yang belum dipenuhi hingga saat ini. Abi Nanda juga mengaku pihaknya kesulitan memperoleh data terkait bantuan bencana dari BPBD Bireuen.

"Kami sudah menyurati BPBD Bireuen terkait bantuan, namun mereka tidak terbuka kepada kami," cetusnya. (*)